Belum kering air mata, kita menyaksikan banjir bandang meluluhlantakkan Sumatera Barat, kabar duka kembali datang bergelombang. Aceh dan Sumatera Utara terendam, sementara di “rumah” kita sendiri—Jawa Barat—tanah seolah tak lagi ramah pada penghuninya.
Di Pangalengan, kawasan hulu yang seharusnya menjadi menara air dan penyangga kehidupan, tanah justru bergerak menjadi ancaman maut. Di Jampang Kulon dan wilayah Sukabumi selatan, banjir limpasan dan longsor tak lagi menjadi tamu, melainkan keseharian yang menakutkan.
Kita sering terburu-buru menyalahkan hujan, atau berbisik bahwa “alam sedang murka”. Namun benarkah itu sepenuhnya salah alam? Jika kita jujur membaca data dan menatap luka di lapangan, rentetan bencana ini lebih tepat disebut bencana antropogenik.
Bencana alam yang lahir dari tangan dan keserakahan manusia. Ini adalah potret kegagalan kita menata ruang, ketika bukit digerus tanpa reklamasi, hutan lindung dilucuti demi laba sesaat, dan tanah kehilangan daya peluknya pada kehidupan.
Di era perubahan iklim yang kian ekstrem, kita terjebak dalam ilusi berbahaya: seolah keselamatan bisa dibeli dengan beton dan sensor elektronik. Tanggul raksasa dibangun, alat pendeteksi longsor dipasang.
Namun realitas berulang kali menampar kita—tanggul bisa jebol, sensor bisa mati atau dicuri, dan beton tak pernah mampu menggantikan akar pohon yang hilang.
Air yang tak lagi menemukan ruang resapan akan selalu mencari jalan, dan jalannya sering kali adalah rumah-rumah rakyat kecil.
Ketika Tata Ruang Kalah oleh Tata Uang
Bencana di Jampang Kulon hingga Pangalengan adalah bukti telanjang kegagalan rekayasa sosial yang bersifat top-down. Kebijakan mitigasi bencana kerap dirancang di ruang berpendingin udara, jauh dari lumpur yang menghisap kaki warga.
Lebih tragis lagi, tata ruang sering kali takluk oleh tata uang.
Dalam kajian sosiologi lingkungan, ini disebut sebagai pelanggaran etika ruang. Alih fungsi kawasan konservasi menjadi tambang, kebun komersial, atau wisata beton sering disahkan oleh tanda tangan yang bersekutu dengan modal.
Akibatnya, sabuk pengaman ekologis terputus. Saat hujan turun, tak ada lagi akar yang mencengkeram tanah Pangalengan, tak ada lagi hutan yang menahan limpasan air Jampang Kulon. Yang tersisa hanyalah air bah yang meluncur bebas, menghantam mereka yang paling tak bersalah.
Arsitektur Resiliensi Adat: Jalan Pulang
Namun di tengah kepanikan, riset longitudinal kami selama delapan tahun (2017–2025) di Bali dan Jawa Barat. Kami justru menyakini kearifan lokal.
sebagai Teknologi paling tangguh yang mengajarkan ketahanan ekologis. Kemampuan bertahan hidup, bukan karya konsultan asing, melainkan yang diwariskan nenek moyang. Kami menyebutnya Arsitektur Resiliensi Adat.
Masyarakat adat sering dicap pasif dan rentan. Padahal merekalah “insinyur sosial” yang paling berpengalaman menghadapi krisis. Lihat Desa Panglipuran di Bali. Filosofi Tri Hita Karana bukan sekadar mantra spiritual, melainkan mekanisme ekologis yang ketat yang merawat harmoni dengan alam
Zonasi suci dan hutan lindung adalah harga mati—tak bisa ditawar oleh beton, tak bisa dibeli oleh investor. Di sana, alam diperlakukan sebagai entitas sakral, bukan komoditas. Inilah benteng pertama: benteng kesadaran.
Trisilas: Perangkat Lunak Anti-Bencana
Di tanah Sunda, pada desa-desa adat seperti Alamendah dan Kasepuhan, kita menemukan “perangkat lunak” pertahanan sosial bernama Trisilas: Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.
Silih Asah adalah radar dini. Ketika sensor negara mati, warga membaca tanda alam—air sungai yang berubah, tanah yang bergetar, perilaku hewan yang tak biasa. Dalam makna kebijakan, Silih Asah adalah keberanian saling mengingatkan: bahwa izin tambang dan vila di hulu sungai adalah keputusan yang mempertaruhkan nyawa.
Silih Asih adalah jaring pengaman sosial. Saat bantuan resmi terhambat administrasi, solidaritas warga bergerak lebih cepat. Dapur umum berdiri, beras dibagi, tangan-tangan terbuka bekerja tanpa proposal. Modal sosial ini sering kali lebih efektif daripada dana bantuan terbesar sekalipun.
Silih Asuh adalah mandat penyelamatan. Yang kuat menjaga yang lemah. Pemuda mengevakuasi lansia, ibu-ibu melindungi anak-anak. Tidak ada komando birokrasi, karena setiap orang tahu perannya dalam keluarga besar bernama desa.
Tradisi sebagai Sabuk Pengaman Peradaban
Sistem ini tidak beku. Generasi Z di desa adat kini menyinergikan kearifan dan teknologi—drone untuk memetakan hutan adat, media sosial untuk mengawasi perusakan lingkungan. Mereka membuktikan bahwa modernitas tak harus mencabut akar.
Sudah waktunya kita berhenti memandang kearifan lokal sebagai sisa masa lalu. Di jalan raya modernitas yang melaju ugal-ugalan, tradisi bukanlah rem yang menghambat. Tradisi adalah sabuk pengaman peradaban—yang menjaga kita agar tidak terlempar menuju kehancuran saat krisis menghantam.
Membangun ketahanan bangsa tak selalu harus dengan semen dan baja. Kadang, yang kita perlukan hanyalah keberanian untuk pulang: menggali kembali Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh yang lama terkubur oleh ego dan keserakahan.
Sebelum Jampang Kulon, Pangalengan, dan wilayah lain benar-benar tenggelam, mari kita nyalakan kearifan lokal yang kita miliki, sebagai benteng adat kita—sebelum alam benar-benar berhenti memberi ampunan.
MD. Kembara Citarum Institute | Dosen UPI Bandung
Discussion about this post