Langkah cepat kota Cimahi dalam menangani persoalan sampah memperoleh pengakuan nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai Cimahi sebagai daerah yang paling cepat bergerak dibandingkan wilayah lain di Bandung Raya dalam upaya penanganan sampah.
Penilaian itu disampaikannya saat kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi penumpukan sampah di Bandung, Jumat (16/1/2026). “Dari cakupan yang kami pantau di Bandung Raya, yang paling cepat bergerak itu Cimahi. Sementara yang lain, termasuk Kota Bandung, masih harus kita tingkatkan bersama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar pujian administratif, melainkan isyarat penting bahwa kepemimpinan kebijakan Pemkot Cimahi berada di jalur yang tepat, arah yang jelas dan kecepatan eksekusi sebagai kunci menghadapi krisis sampah perkotaan yang kian kompleks.
Bandung Raya saat ini memproduksi sekitar 4.400 ton sampah per hari. Angka ini menegaskan satu hal: persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan secara sektoral, apalagi parsial. Ia menuntut kerja ekstra, kolaborasi lintas wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berani keluar dari pola lama.
Dalam konteks inilah, policy networking yang dijalankan Pemkot Cimahi patut diapresiasi dan didukung. Cimahi merespons tantangan tersebut melalui sinergi pentahelix, yaitu keberperanan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, dan masyarakat yang bergerak dalam satu irama.
Diperkuat regulasi Perwal Nomor 130 Tahun 2025, menegaskan tanggung jawab kewilayahan, mengelola 60 persen pengelolaan sampah ditangani di tingkat Kecamatan. Pendekatan ini menggeser paradigma “angkut-buang” menuju pengelolaan tuntas di sumber.
Program Zero TPA diperkuat oleh dukungan akademisi melalui riset dan pendampingan, serta penguatan kapasitas Masyarakat. Namun, semua desain kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada satu fondasi paling menentukan: kesadaran di level rumah tangga.
Kecepatan Cimahi menuju Zero TPA sesungguhnya bertumpu pada satu entry point strategis: “Sampah adalah tanggung jawab setiap rumah dan setiap anggota keluarga”. Sampah bukan semata urusan Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Lurah, RW, atau RT.
Sampah adalah tanggung jawab pribadi sejak hadir di dapur saat memasak, di ruang makan saat menyantap rezeki, di kamar saat memilih gaya hidup, hingga di halaman rumah saat kita membuang sisa.
Perubahan paling mendasar yang perlu perjuangan Bersama adalah pergeseran cara pandang: dari “sampah adalah urusan pemerintah” menjadi “sampah adalah tanggung jawab pribadi”.
Ketika keluarga memilah, mengurangi, dan mengolah sampahnya sendiri, beban di hilir akan berkurang drastis. Tanpa kesadaran di hulu, sebaik apa pun kebijakan dan infrastruktur akan selalu tertatih.
Saluyu Ngawangun Jati Mandiri
Filosofi Sunda saluyu ngawangun jati mandiri memberikan landasan nilai yang kokoh. Saluyu berarti selaras antara manusia dan alam, antara hak dan kewajiban. Ngawangun menandakan proses yang terus-menerus dan kerja kolaboratif. Sementara jati mandiri menegaskan keberanian untuk berdiri bertanggung jawab bersama atas apa yang kita hasilkan, termasuk sampah.
Filosofi ini menempatkan rumah tangga bukan sebagai objek kebijakan, melainkan subjek utama perubahan. Kemandirian keluarga dalam mengelola sampah adalah fondasi kemandirian kota. Dari rumah yang saluyu tumbuh lingkungan yang tertib; dari lingkungan yang tertib lahir kota yang beradab.
Dalam laku tasawuf, kebersihan tidak berhenti pada dimensi fisik, tetapi menjangkau penyucian jiwa (tazkiyatun nafs). Sampah yang kita hasilkan adalah cermin dari cara kita hidup; cara kita mengelolanya adalah bentuk muhasabah—introspeksi diri.
Memilah dan mengolah sampah sejatinya menjadi latihan tertib batin: memilih yang bermanfaat, mengurangi yang berlebih, dan menahan diri dari kemubaziran.
Dalam perspektif sufistik, membuang sampah sembarangan bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan pengabaian amanah sebagai khalifah di bumi. Maka Zero TPA bukan hanya target teknokratis, tetapi jalan etis dan spiritual menuju harmoni.
Menuju Peradaban Lingkungan
Ketika setiap keluarga Cimahi menanamkan kesadaran bahwa sampah adalah tanggung jawab pribadi, peran DLH, Camat, Lurah, RW, dan RT akan bergerak lebih strategis sebagai fasilitator, penguat sistem, dan penjaga konsistensi. Gerakan ini tumbuh dari rumah, menguat di lingkungan, dan menjelma menjadi budaya kota.
Pujian dari Menteri Lingkungan Hidup seharusnya tidak membuat kita kendor, melainkan semakin mengencangkan langkah. Hingga Zero TPA bukan sekadar program, tetapi menjadi pranata nilai yang hidup di sanubari warga Cimahi.
Jika kesadaran itu benar-benar bersemi, sampah tidak lagi hadir sebagai beban, melainkan sebagai penanda bahwa kita sedang bertumbuh menuju kota yang mandiri, selaras, dan berperadaban.
Zero TPA bukan sekadar urusan teknis, melainkan ibadah dan laku hidup beradab. Dalam kearifan Sunda, relasi dengan alam dijaga melalui silih asih, silih asah, silih asuh untuk menumbuhkan, dan menjaga keseimbangan kehidupan.
Keberhasilan Kota Cimahi dalam mengelola sampah dari sumbernya akan menjadi inspirasi dan model replikasi bagi 13 kabupaten/kota serta 1.243 desa dan kelurahan di sepanjang tepian sungai Citarum, dalam mengatasi problem utamanya, yaitu sampah.
Mengelola sampah dari sumbernya bukan hanya solusi hari ini, tetapi amal kebajikan yang manfaatnya melampaui zaman: mewariskan lingkungan yang bersih, sehat, dan bermartabat bagi anak cucu kita.
Penulis : Dr. Eki Baihaki, M.Si – Dosen Pascasarjana UNPAS dan Ketua Citarum Institute
Discussion about this post